• gratifikasi.jpg
  • slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tual


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

button dirput new

button e learn new

Humas Membentuk Citra Pengadilan

SURABAYA - HUMAS, Layanan Informasi di pengadilan kini sudah menjadi kebutuhan para pencari keadilan. Sejak diundangkannya UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka setiap instansi wa...


Selengkapnya...

Pembinaan dan Monitoring ZI

Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Pembinaan dan Monitoring Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11-13 Maret 2019 yang ma...


Selengkapnya...

Teknologi Bagi Investasi dan Litigasi

KUALA LUMPUR-HUMAS, Ketua MA Hatta Ali resmi membuka 36th Governing Council Meeting di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/09/2014) pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 nega...


Selengkapnya...

IZIN HAKIM TUNGGAL

SURAT DISPENSASI HAKIM TUNGGAL (https://drive.google.com/open?id=1jHAbIf8PmRb0Xy9IBfZcaGvJrGqBOV8N)


Selengkapnya...

Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Pembinaan dan Monitoring Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11-13 Maret 2019 yang mana agenda nya bersamaan dengan Pengawasan Rutin dan Audit Akreditasi Penjamin Mutu.

 zi fix

Jadwal Sidang Hari Ini

 

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Peraturan Terbaru

  • 74A/KMA/SK/IV/2019
    KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 75A/KMA/SK/IV/2019
    PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 71/KMA/SK/IV/2019
    Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 62/KMA/SK/III/2019
    TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 57/KMA/SK/III/2019
    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 58/KMA/SK/III/2019
    PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 50/KMA/SK/III/2019
    PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 039/KMA/SK/II/2019
    TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 32/KMA/SK/II/2019
    KETENTUAN PEMAKAIAN TOGA HAKIM DAN KALUNG JABATAN DALAM ACARA-ACARA RESMI DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 722/SEK/SK/XI/2018
    PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2018)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

066023
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
102
179
1283
63262
5537
7755
66023
IP Anda : 107.23.129.77
2019-05-22 17:44