• 16-AGUSTUS-2019-HUT-MA.jpg
  • 17-Agustus-2019.jpg
  • gratifikasi.jpg
  • slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tual


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

button dirput new

button e learn new

Pembinaan dan Monitoring ZI

Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Pembinaan dan Monitoring Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11-13 Maret 2019 yang ma...


Selengkapnya...

Pencanangan ZI di PN Tual

Pada hari Kamis, 14 Maret 2019 Pengadilan Negeri Tual Menggelar acara PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH KORUPSI (WBK) dan WILAYAH BIROKRASI MELAYANI (WBBM) pada Aula Kantor Pengadilan...


Selengkapnya...

Jadwal Sidang Hari Ini

 

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Pengumpan tidak ditetapkan

Peraturan Terbaru

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2019
    PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019
    PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • SE-SEKMA NOMOR 15 TAHUN 2019
    PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN PENINGKATAN KELAS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2019
    TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 02 TAHUN 2019
    PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 630/SEK/SK/VIII/2019
    PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 629/SEK/SK/VIII/2019
    PEMBENTUKAN TIM HELP DESK NASIONAL IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 129/KMA/SK/VIII/2019
    PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

137687
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
19
239
258
135826
3953
9656
137687
IP Anda : 100.26.176.182
2019-12-16 05:22