• gratifikasi.jpg
  • slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tual


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

button dirput new

button e learn new

Pembinaan dan Monitoring ZI

Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Pembinaan dan Monitoring Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11-13 Maret 2019 yang ma...


Selengkapnya...

Humas Membentuk Citra Pengadilan

SURABAYA - HUMAS, Layanan Informasi di pengadilan kini sudah menjadi kebutuhan para pencari keadilan. Sejak diundangkannya UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka setiap instansi wa...


Selengkapnya...

Teknologi Bagi Investasi dan Litigasi

KUALA LUMPUR-HUMAS, Ketua MA Hatta Ali resmi membuka 36th Governing Council Meeting di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/09/2014) pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 nega...


Selengkapnya...

IZIN HAKIM TUNGGAL

SURAT DISPENSASI HAKIM TUNGGAL (https://drive.google.com/open?id=1jHAbIf8PmRb0Xy9IBfZcaGvJrGqBOV8N)


Selengkapnya...

Hasilnya, seluruh pengadilan kini telah memiliki layanan informasi online dimana para pencari keadilan dapat dengan mudah mengaksesnya, dimanapun dan kapanpun.Kesempurnaan layanan ini tetdiri dari berbagai unsur. Selain unsur dukungan teknologi yang baik, juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam melayani publiknya, pengadilan dituntut untuk memiliki tenaga-tenaga humas yang profesional.
Karakteristik pengadilan yang unik, membuat para humas di pengadilan juga unik, misalnya tidak boleh mengomentari putusan. Keunikan karakter di pengadilan inilah yang harus mampu dikemas dengan baik oleh para humas pengadilan. Dilandasi akan kebutuhan tersebut, MA bekerja sama dengan USAID melalui program Change For Justice (C4J) mengadakan pelatihan kehumasan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2013.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keahlian kepada para humas pengadilan dalam memberikan informasi dengan cara terbaik" ungkap kusumastuti selaku perwakilan dari USAID dalam sambutannya.
Sementara menurut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mustofa, SH., MH kegiatan ini membawa manfaat besar bagi para humas. "Kalau humasnya sudah profesional, tentu akan membentuk citra positif pengadilan.".
Citra Pengadilan tak lepas dari peran humas. Humas sebagai pintu gerbang informasi. Humas, memang dituntut untuk senantiasa proaktif dalam melayani publik akan informasi.

Jadwal Sidang Hari Ini

 

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Peraturan Terbaru

  • 99/KMA/SK/VII/2019
    PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SIPERMARI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 74A/KMA/SK/IV/2019
    KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 415/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 380/SEK/SK/V/2019
    PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SERTA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 378/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 75A/KMA/SK/IV/2019
    PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 71/KMA/SK/IV/2019
    Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 62/KMA/SK/III/2019
    TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 57/KMA/SK/III/2019
    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

098023
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
61
240
993
95897
21020
9359
98023
IP Anda : 54.198.246.164
2019-07-18 11:25