• gratifikasi.jpg
  • slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tual


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

button dirput new

button e learn new

Pembinaan dan Monitoring ZI

Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Pembinaan dan Monitoring Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11-13 Maret 2019 yang ma...


Selengkapnya...

Humas Membentuk Citra Pengadilan

SURABAYA - HUMAS, Layanan Informasi di pengadilan kini sudah menjadi kebutuhan para pencari keadilan. Sejak diundangkannya UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka setiap instansi wa...


Selengkapnya...

Teknologi Bagi Investasi dan Litigasi

KUALA LUMPUR-HUMAS, Ketua MA Hatta Ali resmi membuka 36th Governing Council Meeting di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/09/2014) pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 nega...


Selengkapnya...

IZIN HAKIM TUNGGAL

SURAT DISPENSASI HAKIM TUNGGAL (https://drive.google.com/open?id=1jHAbIf8PmRb0Xy9IBfZcaGvJrGqBOV8N)


Selengkapnya...

KUALA LUMPUR-HUMAS, Ketua MA Hatta Ali resmi membuka 36th Governing Council Meeting di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/09/2014) pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 negara ASEAN, Hatta Ali memimpin konferensi. Dalam sambutannya selaku Presiden ASEAN Law Association (ALA), hakim yang dikenal aktif dalam ALA ini menyampaikan ucapan terima kasih mendalam atas kehadiran para anggota delegasi . “Dalam memperkukuh dan memupuk kerja sama di ASEAN dibutuhkan semangat antar Ketua Mahkamah Agung . Kerja sama ini sebagai landasan terhadap rekomendasi Ad Hoc Meeting yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Mei 2014 dimana dalam Ad Hoc Meeting dihasilkan tiga rekomendasi yakni Access to Justice, Harmonisasi Hukum ASEAN, dan perpustakaan elektronik” papar Hatta Ali.

ALA di Malaysia tahun ini memfokuskan pada pembuatan kelompok kerja website yudisial ALA. Website ALA dibuat pada tahun 2005 dimana pada awal pembuatannya hanya digunakan sebagai media komunikasi antara Kesekertariatan ALA dengan para anggotanya. Perkembangan teknologi melahirkan sebuah ide baru dalam pemanfaatan website ALA. Kebutuhan akan informasi hukum ASEAN, khususnya putusan-putusan perdata dan bisnis melahirkan sebuah ide untuk mengisi website ALA dengan putusan dari negara ASEAN. Putusan ini nantinya diharapkan akan menjadi acuan dalam menangani perkara bisnis di kawasan ASEAN.

ALA juga akan menyelenggarakan pelatihan yudisial melalui teknologi e-learning. Para pengajar dapat mengajar langsung di negara asalnya. “Penggunaan teknologi yang tepat guna sejalan dengan program ALA yang berorientasi pada masa depan sesuai dengan visi dan misinya” ujarnya lagi. ALA adalah asosiasi yang menjembatani sekat-sekat hukum antar negara ASEAN dan sebagai wadah tukar menukar informasi hukum dan menjalin persahabatan para negara anggotanya. Semangat kekeluargaan yang besar dari para peserta ALA akan melahirkan kontribusi dalam menciptakan ikatan yang kuat dan integrasi hukum di wilayah ASEAN. (Website MA-RI)

Jadwal Sidang Hari Ini

 

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Peraturan Terbaru

  • 99/KMA/SK/VII/2019
    PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SIPERMARI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 74A/KMA/SK/IV/2019
    KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 415/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 380/SEK/SK/V/2019
    PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SERTA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 378/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 75A/KMA/SK/IV/2019
    PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 71/KMA/SK/IV/2019
    Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 62/KMA/SK/III/2019
    TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 57/KMA/SK/III/2019
    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

098072
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
110
240
1042
95897
21069
9359
98072
IP Anda : 54.198.246.164
2019-07-18 12:18