• 16-AGUSTUS-2019-HUT-MA.jpg
  • 17-Agustus-2019.jpg
  • gratifikasi.jpg
  • slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tual


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

button dirput new

button e learn new

Pembinaan dan Monitoring ZI

Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Pembinaan dan Monitoring Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11-13 Maret 2019 yang ma...


Selengkapnya...

Pencanangan ZI di PN Tual

Pada hari Kamis, 14 Maret 2019 Pengadilan Negeri Tual Menggelar acara PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH KORUPSI (WBK) dan WILAYAH BIROKRASI MELAYANI (WBBM) pada Aula Kantor Pengadilan...


Selengkapnya...

Humas Membentuk Citra Pengadilan

SURABAYA - HUMAS, Layanan Informasi di pengadilan kini sudah menjadi kebutuhan para pencari keadilan. Sejak diundangkannya UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka setiap instansi wa...


Selengkapnya...

IZIN HAKIM TUNGGAL

SURAT DISPENSASI HAKIM TUNGGAL (https://drive.google.com/open?id=1jHAbIf8PmRb0Xy9IBfZcaGvJrGqBOV8N)


Selengkapnya...

Bandung-Humas, "Kepercayaan Publik adalah modal utama untuk membangun pengadilan yang agung. Karenanya, saatnya pengadilan untuk meningkatkan pelayanan demi membangun peradilan yang agung di Indonesia". Hal ini diungkapkan Ketua MA, Bapak Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H dalam pertemuan dengan para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di 4 lingkungan peradilan wilayah Jawa Barat pada Kamis, 14 Januari 2016 malam. Dalam sambutannya, Ketua MA memotivasi para panitera untuk lebih meningkatkan kinerja dalam percepatan proses penyelesaian perkara. "Kalau kerja baik pasti. ada reward yang didapat. Reward tak melulu mutasi, bisa dalam bentuk lainnya misalnya mengikuti training baik di dalam negeri maupun luar negeri" tandasnya.

Senada dengan Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Bapak Suwardi, S.H., M.H menyampaikan bahwa salah satu budaya yang harus dilakukan dalam membangun kepercayaan publik adalah budaya malu. "Malu kalau datang terlambat, Malu kalau tunggakan tidak segera diselesaikan, malu kalau menerima gratifikasi". Proses penegakan hukum di Indonesia belakangan kerap diwarnai dengan ketidakpuasan publik. Kuncinya adalah kepercayaan publik. "Kalau publik sudah percaya pada instansi penegak hukum, maka keadilan dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara" pungkasnya.

Sementara Ketua Muda Pengawasan, Dr. M. Syarifudin, S.H., M.H mengingatkan secara tegas kepada para hakim untuk tidak menjadi pengacara. "Saya akan tindak tegas kalau saya menemukan hal tersebut. Fokus pada tugas utama yakni memutus perkara. Jangan mengurusi perkara orang lain. Malu dengan gaji dan tunjangan yang sudah besar" tandas pria yang pernah menjabat Kepala Badan Pengawasan MA ini. (web/mari)

Jadwal Sidang Hari Ini

 

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Peraturan Terbaru

  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2019
    TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 02 TAHUN 2019
    PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 630/SEK/SK/VIII/2019
    PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 629/SEK/SK/VIII/2019
    PEMBENTUKAN TIM HELP DESK NASIONAL IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 129/KMA/SK/VIII/2019
    PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 123/KMA/SK/VIII/2019
    HIMNE MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 99/KMA/SK/VII/2019
    PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SIPERMARI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 74A/KMA/SK/IV/2019
    KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

114983
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
145
166
449
110362
6197
8202
114983
IP Anda : 3.93.75.30
2019-09-17 09:37