TINJAUAN TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT “LARVUL NGABAL” YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT KEI-MALUKU TENGGARA

Oleh :

KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA

                                                                                           PENDAHULUAN

Berbicara tentang Penegakan Hukum di Indonesia tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dari kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksudkan dengan penegakan hukum (Law Enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah penjatuhan pidana atau sanksi. Sejalan dengan itu, Bagir Manan pernah memberikan pendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat sebagai alternatif dalam menanggulangi kejahatan dan gangguan sosial, dan konsep restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif, dan khusus dalam Peradilan Pidana Anak konsep ini terjewantahkan dalam proses Diversi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui tulisan ini, Penulis akan menguraikan secara sederhana dengan memakai pendekatan studi kasus terhadap sebuah perkara Pidana Anak yang proses Diversinya berhasil di tingkat Pengadilan. Proses Diversi yang dilaksanakan di tingkat Pengadilan sebagai implementasi konsep restorative justice dikolaborasikan dengan hukum adat “Larvul Ngabal” yang ada di Kepulauan Kei-Maluku Tenggara, sehingga melahirkan sutu penyelesaian hukum yang lebih menyentuh akar permasalahan yang ada, tanpa adanya penjatuhan pidana yang semata-mata hanya memberikan efek jera bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dimaksud.

Kasus Posisi

Pada suatu waktu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah terjadi tindak pidana pencabulan atas seorang anak korban dengan nama “Bunga”, yang dilakukan oleh seorang anak dengan nama “Jago”, hal mana dilakukan dengan cara : Bahwa jago pada suatu hari sedang bermain bersama Bunga di halaman rumah “Jago”, tak berselang beberapa lama kemudian “Jago” meremas payudara “Bunga” dengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian, kemudian “Bunga” langsung meninggalkan tempat permainannya tersebut, dan ternyata aksi yang dilakukan “Jago” ini diketahui oleh Ibu angkat “Bunga”, yang kemudian memarahi “Jago” dan berkata “Stop ramas payudara Perempuan”, atas kejadian ini Ibu angkat “Bunga” kemudian melaporkannya ke Polres Maluku Tenggara.

Proses Diversi sudah dilakukan di tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan akan tetapi gagal. Proses diversi berhasil ketika di tingkat Pengadilan.

Adapun Hasil Kesepakatan Diversinya adalah sebagai berikut :

  1. PIHAK I DAN ORANG TUA ANAK KORBAN TELAH SEPAKAT BERDAMAI DALAM MUSYAWARAH UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN CARA PENYELESAIAN DALAM BENTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG SEBESAR RP. 3.500.000,- (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) OLEH PIHAK I SEBAGAI UANG MALU KEPADA ORANG TUA ANAK KORBAN ;
  2. PEMBAYARAN UANG MALU SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA AYAT 1 TELAH DILAKSANAKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 6 JUNI 2017 BERTEMPAT DI RUANG MEDIASI PENGADILAN NEGERI TUAL ;
  3. KESEPAKATAN INI DIBUAT OLEH PARA PIHAK TANPA ADANYA UNSUR PAKSAAN, KEKELIRUAN DAN PENIPUAN DARI PIHAK MANAPUN.

 

                                                                                             PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restorative justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekan keadilan pada ganti tugi).

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbu menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Pelindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Dasar Pemikian Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan, hal ini terkait dengan dasar pertimbangan sosiologi dan yuridis perlunya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pengadilan Anak antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Paling mendasar dalam rancangan Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restorative Justice” dan Diversi. Pengaturan mengenai Diversi dimaksud antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

b. Konsep Restorative Justice dan Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Defenisi keadilan restoratif berubah menjadi suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekan pemulihan dan bukan pembalasan.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”.

c. Proses Diversi dalam tingkat Pemeriksaan Pengadilan

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Point penting PERMA tersebut bahwa Hakim Wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuar tata cara pelaksanaan Diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus Diversi Sistem Peradilan Anak.

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatna Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

2. Hukum “Larvul Ngabal” sebagai Bentuk Implementasi Penerapan Konsep Restrorative Justice dalam Praktek Diversi di Tingkat Pengadilan

Sebelum membahas mengenai Hukum ‘Larvul Ngabal” yang adalah hukum adat masyarakat Kepulauan Kei-Maluku Tenggara, maka perlu dibahas terlebih dahulu dasar pemberlakukan hukum adat di Indoensia.

Ada 3 dasar pemberlakuan hukum adat di Indonesia yaitu :

  • Dasar Filosofis

Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum  Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang  di  indonesia sesuai  dengan perkembangan jaman yang berfiat  luwes,  fleksibel   sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang  dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang  meliputi  suasana kebatinan  dari UUD RI. Pokok pokok pikiran  tersebut menjiwai cita-cita hukum  meliputi hukum negara  baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

  • Dasar Sosiologis

Hukum  yang berlaku di suatu negara merupakan  suatu  sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan  yang utuh yang  terdiri dari bagian-bagian  atau  unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan  kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan   yang terdiri  dari  unsur-unsur  yang mempunyai  interaksi satu  sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan

  • Dasar Yuridis

Dasar Berlakunya Hukum Adat Ditinjau Secara Yuridis dalam  Berbagai Peraturan Perundang-undangan Mempelajari segi Yuridis dasar berlakunya Hukum Adat berarti mempelajari  dasar  hukum  berlakunya  Hukum  Adat  di  Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi  dalam dua  periode  yaitu pada jaman Kolonial (penjajahan  Belanda  dan Jepang) dan jaman Indonesia Merdeka.

Dalam proses Peradilan yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menggunakan hukum adar dalam putusannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

  • Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
  • Pasal 50 ayat (1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

( Peta Kepulauan Kei )

“Larvul Ngabal” berasal dari gabungan dua hukum atau aturan adat, yaitu hukum adat Larvul dan Ngabal. Hukum adat Larvul yang diberlakukan di Desa Elaar (Kei Kecil) oleh sembilan Raja/Rat yang kemudian dikenal dengan sebutan Ur Siw. Sedangkan hukum adat Ngabal diterapkan di Desa Lerohoilim (Kei Besar) oleh lima Rat/Raja yang kemudian dikenal bernama persekutuan Lor Lim.

Hukum adat Larvul Ngabal dilambangkan dengan tombak sebagai analogi bahwa hukum adat ini berpijak, tajam, kuat, agung, dan sakral. Ada peribahasa “Larvul inturak”, “Ngabal inadung”, artinya Larvul menetapkan secara umum dasar-dasar hukum adat, dan hukum Ngabal lebih mempertegas kekuatan hukum adat.

Secara keseluruhan, Hukum adat Larvul Ngabal terdiri dari 7 pasal, yaitu :

  • Uud entauk atvunan, kepala bersatu, bertumpu di atas pundak. Artinya dimana kepala pergi, maka seluruh badannya ikut, maka kalau berpikir, bermaksud, dan bergerak, maka seluruh bagian tubuh yang lain ikut melaksanakan apa yang dipikirkan. Pasal ini lebih mengarahkan kepada pentingnya hidup dalam persekutuan adat;
  • Lelad ain fo mahiling, leluhur bersifat luhur suci, dan murni;
  • Ul Nit Envil Rumud, harkat dan martabat manusia harus dilindungi, dan kedua nama baik orang harus dijaga dan dijunjung tinggi, serta kesalahan yang dilakukan oleh setiap individu harus segera dipulihkan dan ditebus;
  • Laar Nakmut Naa Ivud, pasal ini penghargaan terhadap kehidupan, karena itu keselamatan setiap orang harus dilindungi. Hal ini berarti dilarang melakukan tindakan penganiayaan, kekerasan, dan kekejaman kepada orang lain atau diri sendiri.
  • Reek fo kelmutan, Ambang kamar atau kesucian wanita diluhurkan. Ungkapan ini memiliki dua arti yakni pertama bahwa karena tidur dari suami-isteri atau seorang perempuan tidak boleh dimasuki oleh orang lain yang tidak berhak, kedua perempuan juga dilambangkan seperti tanda sasi (larangan) yang tidak boleh diperlakukan semena-mena, artinya tidak boleh mengganggu seorang wanita baik bersiul, mengedikan mata, mencolek dan atau bersuara keras kepadanya;
  • Moryaian fo mahiling, tempat tidur orang yang sudah berumah tangga dan juga bujang (gadis) adalah agung mulia. Hal ini juga berkaitan dengan pasal (5) bahwa orang lain tidak boleh menggunakan atau tidur di tempat tidur orang yang sudah menikah, termasuk tempat tidur serang gadis
  • Hirani Ntub fo ih ni, it did entub fo di, Milik orang lain tetap jadi miliknya dan milik kita tetap jadi milik kita. Pasal ini mengakui kepemilikan pribadi, selama kepemilikan pribadi itu mempunyai bukti atau ada sejarah dan argumentasi yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut.

Dari ketujuh pasal di atas, dalam kasus posisi yang dikemukakan maka ada perbuatan yang dilakukan anak pelaku melanggar pasal 3 dan pasal 5 hukum Larvul Ngabal. Secara adat sanksi yang diberikan kepada para pelanggar Hukum Larvul Ngabal adalah dengan memberikan benda-benda adat yang ditentukan oleh Persekutuan adat setempat, seperti mas adat, ritual sirih pinang, kain/kebaya, juga “uang malu” (Wil Faob). Uang malu biasanya dipakai sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar pasal 3 dan 5 hukum Larvul Ngabal yang lebih dikhususkan kepada harkat dan martabat seorang wanita. Uang malu yang diberikan diartikan sebagai tanda diangkat atau dibungkus kembali seperti keadaan semula. Artinya, wanita yang kepada telah dilakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabatnya, diberikan uang pengganti sebagai tanda dipulukannya kembali harga dirinya. Dan praktek Hukum Adat Larvul Ngabal ini diterapkan dalam proses Diversi yang dilaksanakan pada kasus posisi di atas.

PENUTUP

Upaya penegakan hukum pidana khususnya pidana anak di Indonesia harusnya lebih responsif terhadap berbagai perkembangan masyarakat yang ada, pemidaan dewasa ini harusnya tidak semata-mata hanya sebagai upaya pembalasan dan pemberian efek jera bagi pelaku, akan tetapi pengembalian keadaan korban seperti semula adalah salah satu praktek konsep restorative justice yang terjelmah dalam proses Diversi. Pemahaman ini tentu saja bukan hanya merupakan makna dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perasilan Pidana Anak, akan tetapi harus juga didukung oleh sumber daya aparatur penegak hukum yang tetap mengedapankan kepentingan anak baik selaku korban, pelaku maupun saksi dalam proses diversi tersebut.

Penyelesaian perkara tindak pidana anak di tingkat Pengadilan berpedoman kepada PERMA Nomor 4 tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara Diversi di tingkat Pengadilan. Diversi yang dilaksanakan tersebut, memberikan ruang bagi Hakim untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, sehingga dapat menjadi pedoman bagi upaya penyelesaian perkara dimaksud. Masyarakat Kepulauan Kei- Maluku Tenggara adalah masyarakat hukum adat di Maluku yang masih memegang prinsip pelaksanaan hukum adat ‘Larvul Ngabal”, sehingga hukum adat ini dapat dipergunakan bagi aparatur penegak hukum baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan yang ada di Nuhu Evav sebagai bagian dari alternatif penyelesaian masalah hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

AD AGUSTA PER ANGUSTA

 

DAFTAR REFERENSI

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, 2009, PT Refika Aditama, Bandung.

Soesandireja, Larvul Ngabal, Hukum adat masyarakat Kei”, diakses tanggal 6 Juni 2018, hhtp://www.wacana.co/2014/12/larvul-ngabal-hukum-adat-masyarakat-kei/

Komisi Nasional Anak, “Catatan akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak”, diakses tanggal 6 Juni 2018, www.komnasanak.com.

Dalam rangka untuk pencapaian Akuntabilitas Kinerja Internal pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon guna menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2010-2014 serta sebagai langkah awal realisasi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), maka Ketua Pengadilan Tinggi Ambon mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 01/SE/KPT.AMB/2014.