Home

Articles

MA Usul Koruptor Tak Ganti Uang Korupsi Dihukum Tinggi

Liputan6.com, Jakarta : Ketentuan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi masih jadi perdebatan. Terutama, terkait besaran dan hukuman yang harus dijalani oleh para koruptor jika tak mengganti uang yang dikorupsi.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkotsar mengatakan, berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur uang pengganti yang harus dibayar para koruptor dinilai masih ada kekurangan. Sebab, misi dari undang-undang itu adalah mengembalikan uang negara.

"Sekarang, kalau tidak bisa membayar uang pengganti ya harus dihukum pidana. Bagaimana kalau bisa membayar sebagian. Ini yang sedang kita bahas untuk menyamakan persepsi terkait uang pengganti," kata Artidjo di Mahkamah Agung, Selasa (2/7/2013).

Jika terdakwa hanya bisa membayar uang pengganti sebagian, akan dikonversikan dengan hukuman pidana. Jadi terdakwa tak perlu menjalani hukuman pidana sepenuhnya.

"Ini yang akan kita atur, tadi ada saran model prosentase, dikalikan, dan yang lainnya. Nanti kita diskusikan lagi yang mana yang paling adil," lanjutnya.

Ada saran yang muncul dalam diskusi ini. Misalnya, ancaman kalau tidak membayar uang pengganti itu harus lebih berat. Agar terdakwa dipaksakan membayar uang pengganti itu.

"Jadi selama ini kalau misalnya itu (pidana) rendah, saya milih pidana saja. Padahal itu (uang pengganti) miliaran atau triliunan rupiah," ucapnya.

Selain itu, aset juga harus diperhatikan dengan baik. Tak jarang para koruptor mengalihkan atau menjual aset agar tidak terdeteksi. "Bagaimana kalau mengalihkan aset. Kekayaan koruptor sudah dialihkan. Kalau mengalihkan (menjual) harta benda, alternatifnya dipidana, dilaporkan ke pidana saja. Karena menggelapkan, mengalihkan aset, conservatoir beslagg atau penyitaan aset," ungkapnya.

Aset para koruptor itu hanya disita terlebih dahulu. Jika terbukti dapat dikonversikan, dipertimbangkan dengan uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. "Penyitaan dilakukan agar aset tidak dialihkan, diamankan dulu maksudnya," katanya.

Artidjo pun belum bisa memutuskan dalan bentuk apa aturan terkait uang pengganti ini akan dituangkan, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema). "Nanti akan kami laporkan dulu ke Ketua Mahkamah Agung," tandasnya. (Ary/Ism)