HomeTentang PengadilanProfile Pengadilan

Profil Pengadilan

Pengadilan Negeri Tual (disingkat PN Tual) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Tual, Maluku Tenggara yang berdiri sejak tahun 1962 berdasarkan SK ………. .

Pada saat pendirian, Pengadilan Negeri Kelas II.A Tual membawahi Wilayah Hukum Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Namun seiring waktu dan jumlah perkara yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum dan sulitnya perhubungan antar pulau dalam wilayah hukum tersebut di atas, maka pada tahun 2008 didirikan Pengadilan Negeri Saumlaki yang secara otomatis memangkas wilayah hukum PN Tual hingga saat ini hanya mencakup Kabupaten Maluku Tenggara, Kotamadya Tual (daerah pemekaran) dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, PN Tual berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di Wilayah Maluku Tenggara & Kepulauan Aru. Selain itu sejak tahun 2007 PN Tual mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas baru seiring dengan ditetapkannya PN Tual sebagai Pengadilan Perikanan untuk area Timur Indonesia (Maluku – Papua) sampai saat ini.

Keterangan Tentang Gedung

 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Klas II. A Tual dan Pengadilan Perikanan Tual pada Pengadilan Negeri Tual dibangun berlantai 2 (dua) pada tahun 1973 dengan luas 1.000 m2, terletak di Jalan. Karel Sadsuitubun No. 1, Tual, Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku yang telah memiliki sertifikat, kemudian pada tahun 2007 penambahan gedung sehingga luas gedung menjadi 1.309 m2. Setelah itu, pada tahun 2008 ada penambahan gedung lagi sehingga total luas gedung menjadi 1.750 m2.


Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaast) Dobo

Kantor Pengadilan Negeri Klas II. A Tual memiliki 1 (satu) tempat sidang yang terletak di: Dobo, dengan luas bangunan 1.000 m2 dibangun pada tahun 1982 dengan biaya Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di Jalan. Ali Moertopo Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru sementara proses sertifikat.


Kewajiban dan Wewenang Pengadilan Negeri.

Secara Detail, kewajiban dan kewenangan pengadilan negeri dapat kita lihat dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Berdasarkan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyatakan bahwa :

  1. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
  2. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
  3. Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
  4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

-  Berdasarkan Pasal 85 KUHAP menyatakan bahwa :

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud

-  Berdasarkan Pasal 86 KUHAP menyatakan bahwa :

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hokum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya

-  Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa huukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Di sini dapat dikatakan bahwa letak pilar hukum adalah pengadilan, pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para hakim. Untuk itu hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hokum. Pencari keadilan dating padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka, tetapi tidak menutup kerja sama atau koordinasi antar pengadilan. Dinyatakan untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

Peta lokasi pengadilan negeri tual :