HomeProsedur BerperkaraKeterbukaan Info dan Bantuan Hukum

Keterbukaan Info dan Bantuan Hukum

ALUR KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN

DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM


TAHUKAH ANDA ?????

Bahwa HAK ANDA untuk memperoleh informasi di pengadilan dijamin oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144 SK/KMA/I/2011tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan..

Informasi yang dapat diperoleh berupa :

  1. Profil & pelayanan dasar
  2. Hak masyarakat
  3. Program kerja, kegiatan & kinerja
  4. Informasi perkara & persidangan
  5. Informasi tentang peraturan, kebijakan & hasil penelitian
  6. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil & keuangan pengadilan
  7. Laporan akses informasi
  8. Lainnya…..

Jawaban atas permintaan informasi tersebut dapat diperoleh dalam rentang waktu 1 s/d 3 hari kerja tergantung volume, ketersediaan & kerahasiaan informasi yang dibutuhkan.

Permohonan informasi di Pengadilan Negeri Tual sendiri dapat disampaikan baik melalui surat ke Pengadilan Negeri Tual atau melalui email di  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Untuk informasi dalam bentuk dokumen hardcopy tentunya pemohon dikenakan biaya penggandaan & transport untuk penggandaan yang ditentukan pihak pengadilan secara wajar.

Perlu dicatat : informasi putusan atau penetapan bukan merupakan salinan resmi (tanpa leges pengadilan).

KECEWA DENGAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN ??


Anda mempunyai HAK PENUH mengadukan ke meja informasi di pengadilan atau melalui website kami di http://www.pn-tual.go.id & paling lambat 2 hari sudah HARUS mendapat respons pihak pengadilan, seandainya belum merasa puas atas respons tersebut, anda pun berhak mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima respons pengadilan.

Yang bisa diadukan antara lain :

  1. Adanya penolakan atas permohonan informasi
  2. Tidak tersedia informasi yg wajib diumumkan secara berkala
  3. Tidak ditanggapi permohonan informasi
  4. Respons atas permohonan tidak sebagaimana yang diminta
  5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi
  6. Pengenaan biaya yg tidak wajar
  7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

BINGUNG MINTA BANTUAN HUKUM ???

Jangan khawatir, kini masyarakat dengan mudah dapat memperoleh bantuan hukum dari Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Bantuan hukum di sini terdiri atas :

-          Pos bantuan hukum (Posbakum) di tiap Pengadilan Negeri

-          Bantuan jasa advokat di Posbakum secara cuma-cuma.

-          Pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

-          Zitting Plaatz (persidangan di luar gedung pengadilan)

Untuk permohonan bantuan hukum bagi  masyarakat kurang mampu, dengan cara melampirkan  :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa; atau
  2. Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  3. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat & ditandatangani oleh pemohon.