Hak-Hak Pemohon Informasi

(Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan)

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
    1). Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    2). Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    3). Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    4). Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-perundangan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

KATEGORI INFORMASI

Pengadilan Negeri / Perikanan Tual Kelas II mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK//VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan terdiri dari :

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, meliputi :

1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan;
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat;
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan;
4. Informasi Laporan Akses Informasi; dan
5. Informasi lain.

B. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta, meliputi :

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik
2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular

C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :

1. Daftar Informasi Publik;
2. Informasi tentang perkara dan persidangan;
3. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
4. Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;
5. Informasi tentang organisasi, admninistrasi, kepegawaian, dan keuangan;

D. Informasi yang dikecualikan, meliputi :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasikan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;
8. Berita acara sidang dan alat bukti;

Mengenai kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan Negeri / Perikanan Tual tersebut diatas, dapat diunduh pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.